KUALA TUNGKAL, Wartajambi.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pesisir. Hal ini terlihat dari audiensi yang digelar pada Senin (4/8/2025) di Ruang Rapat Bupati, antara Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Batanghari Jambi, Dr. Nursida, S.P., M.P.
Audiensi ini menjadi wadah strategis untuk membahas peluang dan tantangan dalam pengelolaan 2.183 hektare kawasan mangrove yang tersebar di tiga kecamatan pesisir, yakni Kuala Betara, Seberang Kota, dan Tungkal Ilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPDASHL Batanghari, Dr. Nursida, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai langkah awal koordinasi dan konsolidasi pengelolaan mangrove yang lebih berkelanjutan.
“Partisipasi aktif Pemkab Tanjab Barat sangat penting untuk mendukung kerja-kerja lapangan. Koordinasi yang kuat dari tingkat daerah akan memperkuat sistem perlindungan dan pemanfaatan mangrove yang seimbang,” tegas Nursida.
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Rosyani, M.S., akademisi dari Universitas Jambi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Lingkungan Hidup LPPM UNJA, mengungkapkan bahwa kawasan mangrove di pesisir Tanjab Barat memiliki setidaknya 10 spesies yang berbeda, menunjukkan tingginya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
“Potensi ini bukan hanya untuk konservasi, tapi juga membuka peluang ekonomi berbasis ekowisata, budidaya perikanan ramah lingkungan, hingga produk turunan mangrove,” jelas Rosyani.
Mewakili Bupati, Asisten Ekonomi Pembangunan Ir. H. Firdaus Khatab menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten menyambut baik inisiatif pengelolaan mangrove ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat lokal dan dunia usaha, menjadi kunci keberhasilan program.
“Ekosistem mangrove sangat vital. Pemerintah daerah siap mendukung dengan langkah nyata. Kami juga mendorong partisipasi swasta, agar pemanfaatan mangrove tak hanya lestari secara ekologi, tetapi juga memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Firdaus.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kepala OPD terkait, perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, akademisi Universitas Jambi, dan sejumlah mitra sektor swasta seperti PetroChina, Jade Stone Energy, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanjung Jabung Barat.
Langkah ini menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat tak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan berkelanjutan yang menghargai alam dan melibatkan seluruh komponen daerah untuk masa depan lingkungan yang lebih baik. (Agn/*)
