JAMBI, Wartajambi.id – Proses penerimaan calon anggota Polri di lingkungan Polda Jambi dinilai semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Pengawas Eksternal Panitia Daerah (Panda) Polda Jambi, Nalom Siadari, yang sejak 2023 terlibat langsung dalam pengawasan rekrutmen terpadu calon anggota Polri, mulai dari tingkat Tamtama, Bintara, Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), hingga Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
Menurut Nalom, keterlibatannya sebagai pengawas eksternal yang ditugaskan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi memberikan pengalaman berharga untuk melihat secara langsung bagaimana proses seleksi dijalankan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) serta sejalan dengan semangat Presisi yang diusung Polri.
“Awalnya kami sempat bertanya-tanya apakah slogan tersebut benar-benar diterapkan dalam proses seleksi. Namun setelah mengikuti dan mengawasi langsung setiap tahapan, kami melihat proses berjalan sesuai aturan, terbuka, dan sulit untuk dimanipulasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setiap tahapan seleksi dilakukan secara berjenjang dan menggunakan sistem gugur. Mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes psikologi, akademik, kesehatan lanjutan, hingga kemampuan jasmani dan wawancara. Hasil seleksi pun diumumkan secara langsung sehingga peserta dapat mengetahui status kelulusannya tanpa harus menunggu lama.
Salah satu aspek yang mendapat apresiasi adalah pelaksanaan tes akademik yang terhubung langsung dengan Mabes Polri melalui sistem daring nasional. Dengan mekanisme tersebut, seluruh peserta di Indonesia mengerjakan soal pada waktu yang sama sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Pengawasan dilakukan berlapis. Selain diawasi oleh Tim Paminal Mabes Polri, proses seleksi juga dipantau oleh pengawas internal seperti Provos dan Paminal, serta pengawas eksternal dari PWI dan lembaga masyarakat. Sistem ini membuat ruang untuk bermain curang hampir tidak ada,” katanya.
Nalom mengibaratkan proses seleksi anggota Polri seperti kegiatan mendulang emas. Dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi, hanya kandidat terbaik yang mampu bertahan hingga akhir dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.
“Dalam dunia rekrutmen dikenal istilah Gold In, Gold Out. Jika ingin menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, maka proses penyaringannya juga harus dilakukan secara ketat dan berkualitas,” ujarnya.
Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan proses rekrutmen di masa mendatang. Salah satunya terkait urutan tahapan seleksi yang dinilai dapat disesuaikan agar lebih mengedepankan aspek kemanusiaan bagi peserta.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, kesehatan jiwa, serta antropometri atau struktur tubuh idealnya dilakukan lebih awal sebelum peserta menjalani rangkaian seleksi panjang lainnya. Hal itu dinilai dapat mengurangi risiko peserta gugur pada tahapan akhir setelah mengeluarkan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
“Bayangkan jika seorang peserta sudah berhasil melewati banyak tahapan, namun akhirnya gugur karena faktor antropometri menjelang akhir seleksi. Dari sisi psikologis tentu hal ini cukup berat bagi peserta,” jelasnya.
Meski memberikan sejumlah masukan, Nalom menilai secara umum sistem rekrutmen Polri saat ini sudah berada pada jalur yang benar dan layak menjadi contoh dalam proses seleksi sumber daya manusia di berbagai institusi.
Ia berharap Polri terus mempertahankan komitmennya dalam melaksanakan rekrutmen yang bersih dan profesional guna menghasilkan personel berkualitas yang siap menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (*)
“Semoga Polri tetap konsisten menjaga integritas proses rekrutmen sehingga mampu melahirkan anggota-anggota terbaik yang mengemban nilai-nilai Tribrata dan melayani masyarakat secara profesional,” pungkasnya.
